Wisata Unjuk Rasa

Negara Kesatuan Republik Indonesia sekarang ini sedang menghadapi “ujian” yang cukup berat di bidang: ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya dan lain-lain. Kompleksitasnya cukup tinggi. Ibarat tubuh yang sudah terjangkit komplikasi beberapa penyakit seperti kanker, stroke, diabetes dan lain-lain. Proses penyembuhannya cukup lama dan sangat sulit. Sebagai warga negara yang baik, marilah kita bersama-sama berdoa semoga negara kita cepat sembuh.

Ditengah-tengah maraknya demontrasi yang menolak kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) ada salah satu “guyonan” yang mungkin dianggap aneh. Apakah itu? “Bagaimana bila unjuk rasa di Indonesia dijadikan obyek wisata?” Lho? Ngawur!
Berbicara masalah peluang, bukankah di Indonesia hampir setiap hari ada unjuk rasa? Betulkan? Apakah unjuk rasa itu memiliki nilai jual? Ada. Nah…, mari kita simak informasi di bawah ini secara seksama.

Tahukah Anda bila “sebagian” unjuk rasa sekarang ini sudah terkontaminasi bisnis? Ada penyandang dana– ada managing director– ada koorditor lapangan (korlap), dan lain-lain. Pengalaman unik empat tahun yang lalu, sebut saja di Desa X, Kecamatan Y, Kabupaten Z. Seorang peternak kambing dan domba yang merasa gerah dengan suara gaduh hewan peliharaannya. Tidak biasanya kambing dan dombanya “mengembik” sehebat itu. Apa penyebabnya? Ternyata…, setelah diamati…, palungan atau tempat rumput pakan ternaknya kosong. Kemana Si Petruk? Biasanya setiap pagi dia sudah “merumput”, begitu gumamnya.

Beberapa saat kumudian, peternak tersebut sudah meluncur ke rumah Si Petruk. Persis di depan halaman rumah, dia bertanya pada anak Petruk: “Bapakmu ada? Tidak ada. Kemana? Ke Kota Kabupaten Pak. Naik apa? Naik truk. Pergi dengan siapa? Bersama rombongan”. Peternak itu, bertanya-tanya di dalam hatinya, ada keperluan apa Petruk bersama rombongan naik truk ke kota kabupaten? Bingung memikirkannya. Daripada bingung disini lebih baik pulang ke rumah saja, begitu bisikan hatinya.

Kira-kira pukul 13.00 wib., peternak itu kembali ke kandang, dan menjumpai Si Petruk yang sedang memasukkan rumput ke masing-masing palungan. Dengan gayanya yang lucu, dia berucap: “Sorry Bos! Saya tadi ada meeting. Biasa…, mengikuti unjuk rasa. Lumayan…, dapat satu bungkus nasi, satu pak rokok, satu botol Topi Miring (merk minuman keras), dan uang Rp50.000,00. Kamu mengikuti unjuk rasa itu, apakah tahu sesuatu yang sedang diperjuangkan? Tidak tahu…, bagaimana saya bisa tahu. Lha wong SD saja saya tidak tamat. Itu kan urusan korlap”, jawab Petruk.

Peristiwa itu terjadi empat tahun yang lalu. Bagaimana dengan kondisi yang akan datang? Begini…, unjuk rasa itu diperbolehkan, asalkan terlebih dahulu mengajukan permohonan izin ke kepolisiam. Ada syarat tertentu yang harus dipenuhi. Kemudian pada hari H para demonstran dikawal oleh aparat kepolisian. Artinya, di kantor kepolisian sudah ada jadwal unjuk rasa. Data yang ada di polres-polres di seluruh Indonesia dikirim ke Mabes Polri. Dengan demikian unjuk rasa secara nasional dapat diagendakan.

Indonesia adalah negara yang memiliki keaneragaman budaya. Inilah yang menjadi keunggulan kompetitif di bidang pariwisata. Kita sudah sering mendengar bermacam-macam jenis dan obyek wisata, antara lain: wisata alam, wisata sejarah, wisata relegi, wisata budaya, wisata kuliner dan lain-lain. Kali ini perlu dipikirkan terobosan baru, yakni wisata unjuk rasa. Wisata ini perpaduan antara wahana penyampaian pendapat dengan seni dan budaya. Jadi, tema unjuk rasa yang diusung disinergikan dengan sendra tari, orasi ilmiah dan pawai atau pengerahan masa yang tertib dan tidak anarkhis.

Bila unjuk rasa ini dikelola secara profesional maka dampaknya sangat positif bagi perjalanan politik dan ekonomi negara. Wisata unjuk rasa adalah bagian dari industri pariwisata yang dikelompokkan pada ekonomi kreatif. Sungguh aman, damai, indah dan sejahtera kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan demikian tidak ada yang fihak dirugikan oleh maraknya wisata unjuk rasa bahkan dapat menciptakan lapangan kerja yang baru. Termasuk pengamen jalanan yang bergembira sambil mendendangkan lagu Jamal Mirdad dengan judul “Yang Penting Hepi” seperti di bawah ini.

Suka-suka…
Nyanyi dipinggir jalan
Suka-suka…
Joget dipingir jalan
Bernyanyi
Walau bukan dangdut asli
Yang penting goyangnya
Berjoget
Walau bukan dangdut asli
yang penting kita bisa hepi
Yang penting tujuan demo tersalurkan
Yang penting demo bermartabat dan tak anarkhis
Yang penting demo happy dapat duit…

Malang, 30 Maret 2012
Djoko Rahardjo, Staf Subag Sardik UM

Medan Magnet Remunerasi

Remunerasi sekarang menjadi topik yang sangat menarik bagi Para Pegawai Administrasi di Universitas Negeri Malang. Begitu kuat medan magnet remunerasi itu menyedot perhatian mereka sehingga dapat melupakan rencana kenaikkan BBM. Hal ini dapat dimaklumi, sebab sesuatu yang berhubungan dengan “raijo” atau uang akan mendapat perhatian yang sangat serius. Lebih-lebih setelah satuan tugas (satgas) yang ada selama ini akan dihapus. Hampir dapat dipastikan semua instansi pemerintahan di seluruh pelosok tanah air juga sedang hangat membicarakannya. Memang ada hal-hal yang menarik untuk dibicarakan. Misalnya, dialog antara Gareng, Petruk dan Bagong tentang besaran uang remunerasi, seperti yang ada di bawah ini.

“Berapa tambahan gaji Bagong bila sudah diberi uang remunerasi”? Tanya Petruk kepada Gareng. “Bagong mendapat tambahan Rp1.700.000,00”. Gareng melanjutkan pembicaraannya bahwa Bagong masuk pada kelas 3 (caraka), yang bertugas mengantar surat. Tugas ini tidak banyak berfikir tetapi menerima tambahan gaji yang cukup banyak. Sementara itu, Petruk pada peta jabatan “direncanakan” masuk di kelas 5 (Perancang Sarana dan Prasarana Pendidikan) mendapat uang remunerasi Rp1.904.000,00. Selisih uang remunerasi antara kelas 5 dengan kelas 3 adalah Rp1.904.000,00 – Rp1.700.000,00 = Rp204.000,00.

Nampaknya, ketiga orang ini sedang serius menghitung-hitung untung-rugi bila memilih kelas 3. Andaikan ketiganya diperbolehkan memasuki kelas 3 (caraka) maka legalah hati mereka. Mengapa begitu? Apa sulitnya menjadi caraka? Hanya bermodal “dengkul” atau lutut, seseorang sudah dapat menyelesaikan pekerjaannya. Sementara itu, bila memasuki kelas 5, seseorang dituntut sedikit kreatif. Artinya, walaupun tidak seberat kelas di atasnya tetapi sudah menggunakan penalaran, alias tidak hanya bermodalkan dengkul.

Memang sudah menjadi tradisi para PNS di negeri kita, sesuatu yang masih dalam rencana sudah mendapatkan “apresiasi” yang beragam. Salahkah mereka? Tidak! Apa alasannya? Mudah sekali…, PNS UM memiliki suatu andalan yang bernama “KPRI UM”. Apalagi kalau bukan berlomba-lomba mengajukan kredit. Bayangkan saja– sekarang ini–tanpa agunan—sudah dapat kredit Rp50 juta– dalam tempo 10 menit sudah cair. Apalagi bila nanti PNS Administrasi UM sudah memperoleh remunerasi, bisa jadi akan menaikkan pinjamanannya menjadi R100 juta. Wow…, lembaga harus bersiap-siap memperluas tempat pakrir. Mengapa? Tidak menutup kemungkinan, PNS Administrasi UM yang biasanya mengendarai sepeda motor “akan berganti” dengan mobil. Hehehe….

PNS Administrasi UM boleh bermimpi atau bercita-cita yang tinggi, asalkan didukung oleh kerja keras dan menegakkan disiplin. Bila remunerasi itu betul-betul terjadi bagaimana? Nah…, disinilah Pengurus KPRI UM harus dapat mewujudkannya cita-cita para anggotanya. Bagong membulatkan tekadnya untuk membeli sepeda motor roda tiga. Lho kok membeli roda tiga? Mestinya membeli roda empat. Ya…, karena “Mobil Kiat SMK” belum lulus uji emisi sehingga Bagong beralih ke Sepada Motor Jialing roda tiga.

Siang itu, sekitar jam 11,00 wib., Bagong telah menyelesaikan tugasnya sebagai seorang caraka, melepaskan lelah di bawah pohon sambil memesan makanan di warung tenda. Tak lama kemudian, nasi pecel lauk mendol dan secangkir kopi telah hadir di gerobak belakang. “Hem…, enak…”, kata Bagong sambil duduk berselonjor di atas karpet. Setelah menghabiskan makanan dan minuman, Bagong melantukan lagu faforitnya “Leyeh-Leyeh Enak Tenan”:

Kadung dapuk pengangguran
Tenguk-tenguk neng emperan
Leyeh-leyeh enak tenan

Ora njaluk ra keduman
Ora ngantuk jare karipan
Leyeh- leyeh enak tenan

Sego pencuk disepak jaran
Tuku lontong nang Pasar Comboran
Leyeh-leyeh enak tenan

Nyambut gawe karo “dolanan”
Oleh remunerasi “sakjuta petung atusan”
Leyeh-leyeh enak tenan.

 

Malang, 27 Maret 2012
Djoko Rahardjo, NIP 19580327.198502.1.001
Staf Subag Sardik BAAKPSI UM

Arti Layanan Bandwidth Internet 110 Mbps

Salah satu fasilitas penting yang perlu disediakan oleh Universitas Negeri Malang adalah akses internet. Akses internet terdiri dari dua macam yaitu akses ke domestik (dalam negeri) dan akses ke internasional (luar negeri). Lebar bandwidth biasanya dinyatakan dalam Mbps yang artinya megabit per detik,  1 megabit = 1024 kilobit = 1024 x 1024  bit.

Sebagai gambaran, 1 huruf  itu 8 bit, jadi 1 Mbps berarti berarti bisa mengakses 1.024 x 1.024 / 8 = 131.072 karakter per detik. Satu halaman A4 dengan margin kiri, kanan, atas, dan bawah masing-masing 2,54 cm, spasi 1 dengan font Arial ukuran 11 akan berisi 5.184 karakter.  Berarti 1 Mbps bisa mengakses 131.072 / 5.184 = 25 halaman per detik.

Jika UM, misalnya,  menggunakan layanan 50 Mbps campuran maka itu berarti pada saat yang sama pemakai bisa akses ke domestik dan akses ke internasional dengan syarat jumlahnya maksimum 50 megabit per detik.

Jika UM, misalnya, menggunakan lagi layanan tambahan 60 Mbps domestik maka itu berarti pemakai bisa akses ke domestik sebesar 60 megabit per detik.

Jika ditotal maka pemakai bisa akses ke domestik sebesar 50 + 60 = 110 megabit per detik dengan catatan saat itu tidak ada yang mengakses ke internasional. Atau pemakai bisa akses ke internasional sebesar 50 megabit per detik jika akses ke domestik adalah 60 megabit per detik.

Jika ada fasilitas seperti ini maka layanan online seperti pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) tidak akan mengalami kelambatan dari sisi akses internet. Jika masih terjadi kelambatan maka hal itu mungkin disebabkan oleh (1) kurang lancarnya distribusi jaringan dari pusat ke unit-unit, (2) kekurangmampuan server melayani banyaknya pengakses, atau (3) kurang tepatnya pengaturan network di pusat/unit.

.

Malang, 15 Maret 2012

Johanis Rampisela (Anggota Tim Teknis UM 2012)

.

Kulsum Prof. H. Moh. Adnan Latief, M.A., Ph.D.

Mencoba memahami isi materi kuliah sepuluh menit (kulsum) yang disampaikan oleh Ustadz Prof. H. Moh. Adnan Latief, M.A., Ph.D. pada hari Rabu, 7 Maret 2012, setelah sholat dzuhur di Masjid Al-Hikmah UM. Beliau mengutip isi Al-Qur’an Surah Al-Ma’un ayat 1—3 dan Surat Al-Baqarah ayat 10 seperti berikut.

Terjemahan Surah Al-Ma’un ayat 1—3:
1. Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?
2. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim,
3. dan tidak mendorong memberi makan orang miskin.

Terjemahan Surah Al-Baqarah ayat 10:
Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya; dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta.

Anak yatim yang dimaksud adalah anak-anak (tidak memiliki ayah yang mencarikan nafkah) dari kalangan masyarakat lapisan bawah yang belum memperoleh perhatian dari masyarakat maupun pemerintah. Terhadap anak-anak ini kita diwajibkan “mencintai” dengan ikhlas.

Orang miskin atau penduduk miskin yang dimaksud adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar walaupun dalam kadar yang sangat minim. Terhadap orang-orang miskin ini kita diwajibkan memberikan makan dari sebagian rezeki kita.

Kita diharapkan memiliki kecintaan terhadap mereka. Indikator mencitai adalah “memiliki kepedulian” terhadap nasib mereka. Lebih lanjut beliau menerangkan bahwa kita diharapkan dapat meringankan beban atau kesulitan mereka. Jangan sampai kita malah membebani mereka dengan membuat suatu “aturan” yang menyebabkan bertambahnya beban atau derita mereka. Bila kita tidak mau memperhatikan nasib mereka maka kita termasuk pembohong.

Batasan orang yang dinyatakan miskin di Indonesia kadang “membingungkan”. Bila kita memakai kriteria Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K):

Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran/pendapatan per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan disebut penduduk miskin.

Lebih lanjut Badan Pusat Statistik (BPS) telah membuat tabel Rumah Tangga Sasaran (RTS) tahun 2008 yang memuat 33 provinsi yang ada di Indonesia. Khusus Provinsi Jawa Timur, seseorang yang berpenghasilan setiap bulan = Rp 493.004,00 (sangat miskin), Rp 1.256.122,00 (miskin) dan Rp1.330.696,00 (hampir miskin).

Tim Penggerak PKK Desa Sumber Sekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang pada pertemuan di PKK RT 5, RW 3 tanggal 5 Maret 2012 menyampaikan “pengalamannya yang unik” ketika membagi beras miskin (raskin). Ada warga yang dikategorikan miskin di Dusun Precet, Sumber Sekar yang “menolak” diberi raskin. Alasannya, yang bersangkutan masih mampu mencari nafkah sendiri. Sementara itu, di tempat lain ada seorang ibu yang “marah-marah” karena tidak memperoleh raskin. Padahal yang bersangkutan tidak termasuk warga miskin karena keseharian mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Indikator orang ini dikategorikan “tidak miskin” adalah gelang emas yang dipakai bernilai puluhan juta rupiah. Hal itu tidak termasuk harta yang tersimpan di rumahnya.

Pengalaman Tim Penggerak PKK Sumber Sekar ini kemungkinan juga dialami oleh yang lainnya. Penulis menduga di Indonesia ini cukup banyak orang yang “memiskinkan diri” yang mengakibatkan sebagian orang yang betul-betul miskin tidak memperoleh haknya. Bila kemiskinan itu diidentikkan dengan “kekurangan” maka di Indonesia akan terjadi “malapetaka yang dahsyat”. Mungkinkah? Rasionalnya bagaimana? Pembaca sudah tahu, orang yang melakukan tindak pidana korupsi itu karena selalu “merasa kekurangan”. Betulkan? Jadi, para koruptor itu termasuk “orang miskin”. Apakah mereka perlu disantuni?

Malang, 19 Maret 2012
Djoko Rahardjo, Staf Subag Sardik BAAKPSI UM

Program Satuan Pengawasan Internal UM Tahun 2012

 

KLIK GAMBAR UNTUK MEMPERBESAR

Lihat informasi lainnya di http://spi.um.ac.id

.

Categories

A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan. Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem, suscipit in posuere in, interdum non magna.