Struktur Organisasi Universitas Negeri Malang

 

KLIK GAMBAR 2 KALI UNTUK MEMPERBESAR.

 

Harap masukan dari Pembaca untuk perbaikan.

 

Malang, 3 Maret 2012

Johanis Rampisela (Dosen UM)

 

32 comments to Struktur Organisasi Universitas Negeri Malang

  • Yth. Cak Imam,
    Struktur organ yang lebih rinci “bisa” dikembangkan lebih lanjut kalau OTK yang ditandatangani Mendikbud sudah keluar. Mudah-mudahkan tidak lama lagi. Sebagai catatan, organ yang sudah ditentukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tidak bisa diubah kecuali dengan mengajukan perubahan OTK baru. Penggajian pimpinan organ itu menggunakan dana APBN, bukan dari dana BLU.
    Terima kasih.
    Dawud

  • cak imam

    @ Pak Jo & pihak-pihak yang tahu.
    Mohon struktur organisasi UM yang ada didetailkan sampai di tingkat terendah, sehingga kita tahu sampai detail organisasi yang ada di UM kita. Seperti: sub bagian, ormawa, prodi, penyelenggara diklat (pusdiklat), ulp, lpse, unit arsip, dll. Dengan kita tahu sampai satuan organisasi terkecil akan menambah wawasan dan juga tahu payung dari masing-masing organisasi tsb. Matur suwun.

  • Yth. Pak Supriyono dan Pak Dawud, revisi struktur organisasi UM edisi 2 April 2012:
    (1) Satuan Pengawasan Internal sudah diubah manjadi SPI.
    (2) Subjudul sudah diganti menjadi Fakultas dan Pascasarjana.
    (3) Kotak Lembaga diberi warna yang berbeda dengan Fakultas dan Pascasarjana.

  • Yth. Pak Supriyono,

    (1) Untuk konsistensi, memang lebih tepat kalau Satuan Pengawasan Internal (bukan Pengawas, Pak Pri) disingkat saja menjadi SPI.

    (2) Nomenklatur yang tertuang dalam draf OTK bukan Program Pascasarjana, tetapi Pascasarjana (saja). Tidak ada salahnya jika disingkat Ps. Mungkin tidak perlu dibuat slot sendiri, tetapi cukup di subjudul itu ditulis Fakultas dan Pascasarjana.

    (3) Dalam draf OTK disebutkan bahwa Pusat Bisnis mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan unit usaha dalam berbagai bidang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mengoptimalkan perolehan sumber-sumber pendanaan untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan UM.
    Berdasarkan definisi tersebut, Pusat Bisnis lebih tepat ditempatkan paling bawah Pak Pri, bukan di atas fakultas karena Pusat bisnis berperan mendukung pelaksanaan tridharma UM.

    (4) Dewan Pengawas adalah organ pengawasan pengelolaan keuangan badan layanan umum UM yang memiliki tugas pokok dan fungsi
    a. melakukan pengawasan dan memberikan masukan terhadap pengelolaan keuangan UM;
    b. memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Keuangan mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pimpinan UM;
    c. mengikuti perkembangan kegiatan UM, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Keuangan mengenai masalah yang dianggap penting bagi UM;
    d. melaporkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Keuangan apabila terjadi gejala penurunan kinerja UM; dan
    e. memberikan nasihat kepada Rektor UM dalam melaksanakan pengurusan Badan Layanan Umum.
    Anggota Dewan Pengawas UM terdiri atas: (a) wakil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; (b) wakil Kementerian Keuangan; dan (c) tenaga ahli dari Perguruan Tinggi Negeri selain UM.
    Berdasarkan lingkup tugas pokok dan fungsi serta keanggotaan Dewan Pengawas tersebut, menurut saya, tempat Dewan Pengawas yang digambarkan Pak Jo sudah tepat.

    Semoga bermanfaat. Terima kasih.

    Dawud
    Dekan FS UM

  • Yth. Pak Jo.

    Salut dan terima kasih atas kilatnya respon pak Jo untuk penyempurnaan organogram UM tercinta. Sedikit masukan lanjut:

    1. Satuan Pengawas Internal sudah familier singkatannya yaitu SPI, maka tuliskan singkatannya saja. Agar tidak terlalu nampak panjang.

    2. PPs tidak sama nomenklaturnya dengan Fakultas sehingga perlu dibuatkan kotak warna terpisah dengan fakultas dan lembaga.

    3. Untuk Pusat Bisnis saya lebih merasa pas bila ditempatkan “di atas” fakultas, PS, dan lembaga (seperti konsep awal). Dengan demikian nampak kesan bahwa fakultas, pascasarjana, dan lembaga adalah ujung tombak layanan/core bisnis UM; sedangkan Pusat Bisnis adalah organ pendukung. Nama pusat Bisnis bagi rasa bahasa saya kok juga tidak enak, apa tidak sebaiknya diganti dengan Unit Produksi begitu?

    4. Sebaiknya ada tukar tempat/posisi atas bawah antara Senat universitas (taruh atas) dengan Dewan Pengawas (taruh bawah). Ini untuk memberi kesan bahwa bisnis proses pengambilan keputusan lebih dulu dilakukan oleh Senat Universitas (sebagai badan normatif), baru dikawal oleh Dewan Pengawas (fungsional).

    Demikian semoga menjadi bahan pemikiran. Terima kasih.

    Salam hormat
    Supriyono.

  • Yth. Pak Supriyono, perbaikan struktur organisasi yang mengacu pada penjelasan Pak Dawud sudah dibuat pada komentar Johanis 11 Maret 2012.
    (1) UPT sudah disesuaikan.
    (2) Lapasila menjadi PPP; BPPLP menjadi PPLP; HI tidak muncul dalam struktur organisasi.
    (3) Pengembangan Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa merupakan bagian dari LP3 (lihat komentar Pak Dawud 22 Maret 2012).

    Struktur organisasinya sebagai berikut.

    Struktur Organisasi UM Tahun 2012

  • Yth. Pak Jo.

    Dengan mengacu pada penjelasan Pak Dawud, dengan ini saya menyarankan perbaikan organogram UM pasca OTK UM yang baru, yaitu:
    1. Empat UPT: UPMU, UPPL, BK Mahasiswa, dan LEPPA tidak usah dicantumkan dalam organogram, karena kelak mereka akan menjadi salah satu Pusat di LP3. Biarlah selanjutnya kita buat organogram tersendiri untuk setiap sub organ UM (organogran fakultas, PPs, lembaga, unit produksi, dan sebagainya).
    2. Semua organ khusus yang berada di bawah Rektor (yang bersifat non struktural) tetap tercantum dalam organogram induk: Perpustakaan, Pusat TIK, HI, Lapasila (?), dan BPPLP (?).
    3. Perlu ada penegasan kedudukan Lapasila apa sama nomenklaturnya dengan Pusat Kajian/Pengembangan Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa. Kalau berdiri sendiri maka sejajar dengan Perpustakaan, kalau berada di bawah LP3 ya perlu disesuaikan.
    4. Perlu ada kejelasan juga kedudukan BPPLP, ada di bawah Rektor atau ada di bawah kordinasi LP3.

    Demikian, semoga menambah bahan pemikiran, khususnya untuk Pak Jo.

    Salam hormat.
    Supriyono
    Dekan FIP

  • Yth. P. Dawud,

    Terima kasih penjelasannya Pak Dawud. PKBI selama ini menurut SK Rektor sebagai DIKLAT (Pendidikan dan Pelatihan) tentunya sudah tepat di bawah LPM, berarti yang lainnya bagaimana????

  • Pak Noor Farochi,
    Saya sependapat bahwa diskusi di BERKARYA ini menambah pengetahuan kita, karena itu sayang sekali bahwa ada rencana untuk MENGHAPUS BERKARYA (dan SUARA KITA) dari halaman depan website UM.

    Jika hal itu jadi dilaksanakan maka tidak ada lagi tempat untuk berkomunikasi dan bertukar pikiran berdasarkan pemikiran yang rasional yang dilakukan secara langsung tanpa memperhatikan jabatan (pejabat atau bukan) dan status (mahasiswa, dosen, mahasiswa, alumni, calon mahasiswa, atau simpatisan). Akibatnya adalah website UM akan semakin kurang dikunjungi karena semakin kurang isinya.

    Jika alasan penghapusan adalah moderasi yang tidak berfungsi maka yang perlu dibenahi adalah sistem moderasinya bukan menghapus blog BERKARYA dari halaman depan website UM. Mudah-mudahan Pimpinan bisa memperoleh informasi yang benar dari para pembaca BERKARYA yang “sebenarnya”.

  • Noor Farochi

    Waaah… mantab penjelasannya P. Dawud, bisa jd tambah pengetahuan ini.
    Mungkin ini yang disebut “ketika aku tahu… aku tahu… bahwa aku tidak tahu apa-apa”.
    Tks.

  • @Mas Wicak
    (1) Acuan yang digunakan oleh UI, UGM, dan UB adalah PP tentang BHMN yang dulu rencananya akan diwadahi oleh UU BHP. Nah, sejak UU BHP dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat oleh MK, maka acuan tersebut tidak bisa lagi digunakan sebagai sandaran. Apalagi, rujukan yang Mas Wicak sebutkan itu adalah aturan tahun 2008. Sudah tidak relevan lagi. PT BHMN tersebut juga harus berubah, antara lain, menjadi BLU seperti UM. Mereka juga harus membuat OTK dan Statuta baru seperti UM.
    (2) Acuan formal saat ini untuk semua perguruan tinggi, termasuk di dalamnya adalah ex-BHMN, adalah PP 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan PP 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas PP 17 tahun 2010 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
    (3) Pada pasal 220A PP 66 2010 dinyatakan bahwa UI, UGM, ITB, IPB, USU, Unair, UPI diberi waktu 3 tahun untuk menyesuaikan diri dari PT BHMN menjadi Perguruan Tinggi Milik Pemerintah. Pada pasal 220B dinyatakan bahwa UI, UGM, ITB, IPB, USU, Unair, UPI harus menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
    (4) Hasil arahan Biro Hukum Kemendiknas kepada tim Penyusun OTK UM menyebutkan bahwa penyelenggara pendidikan akademik, profesi, dan vokasi adalah fakultas dan pascasarjana. Perlu ditekankan di sini bahwa pendidikan vokasi berbeda dengan kursus, pelatihan, diklat, atau sejenisnya.
    (5) Kursus, pelatihan, diklat, dan sejenisnya bukan merupakan tugas pokok universitas atau fakultas untuk dharma pendidikan, tetapi menjadi bagian dari tugas pokok pengabdian kepada masyarakat.
    (6) UM bersama sejumlah PTN lain, antara lain UNAND, termasuk yang paling awal presentasi OTK versi PP 17 dan PP 66 2010 tersebut. Semua PTN antri untuk presentasi OTK di hadapan MENPANRB. Persetujuan MENPANRB mutlak untuk memperoleh OTK yang berupa Permendikbud.

    Semoga bermanfaat.
    Terima kasih.

    Malang, 26 Maret 2012
    Dawud
    Dekan FS

  • @Pak Dawud,

    Menurut saya, hal inilah yang membuat status PKBI dan PABTI menjadi tidak jelas. Kalau pendidikan yang diselenggarakan PKBI dan PABTI dikatakan sebagai vokasi (seperti yang tertulis di situs UM), tentu tidak pas karena PKBI di bawah naungan LPM dan PABTI berada di bawah naungan Jurusan Matematika (bukan fakultas maupun program pascasarjana). Oleh karena itu, bila ditanya oleh orang yang belum pernah kuliah, saya menyebutnya “kursus dengan sistem perkuliahan”. Namun bila ditanya oleh orang yang sudah pernah kuliah, saya menyebutnya “pendidikan setara D1/D2″.

    Salam,

    Michael
    http://www.michael.asia
    (alumnus FS & PABTI UM)

  • Yth. Pak Dawud

    sebagai bahan perbandingan di PTN yang sudah memiliki program vokasi berikut cuplikan dari beberapa sumber:
    UGM
    Namun semenjak keluarnya Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 518/P/SK/HT/2008 tentang Sekolah Vokasi maka dialihkan semua program diploma ke Sekolah Vokasi, jadi jenjang diploma yang sebelumnya berada dibawah naungan fakultas sekarang sudah tidak lagi dikelola oleh fakultas akan tetapi bergabung bersama tampungan baru yang bernama Sekolah Vokasi yang dipimpin oleh seorang Direktur. (http://archivesland.blogspot.com/2011/12/sekolah-vokasi-bukan-diploma.html)

    Pada tahun 2008 seluruh Diploma di UGM dimasukkan kedalam wadah dengan nama Sekolah Vokasi (SV) dengan peraturan Rektor No. 518/P/SK/HT/2008 tertanggal 27 Oktober 2008 yang dipimpin oleh seorang Direktur (http://www.dme.ugm.ac.id/?pg=ttg&idprs=1)

    UI
    Mulai tahun 2008, pengelolaan administrasi program pendidikan D3 di UI dilakukan secara terpusat. Sehingga sejak saat itu, fakultas yang membuka jenjang D3 dialihkan ke dalam satu wadah yang bernama Program Vokasi UI. Hal ini dilakukan untuk melakukan efisiensi mengingat banyaknya jalur pendidikan yang ada di UI serta untuk merealisasikan visi Universitas Indonesia menjadi universitas riset kelas dunia dalam menghadapi tantangan global. (http://id.wikipedia.org/wiki/Program_Vokasi_Universitas_Indonesia)

    UB
    Pada akhirnya perjalanan program Diplomam di Universitas Brawijaya mengalami perubahan mendasar, berdasarkan arahan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional yang menekankan agar fakultas lebih fokus kepada penyelenggaraan akademik yang berupa program pendidikan Sarjana (S1), program pendidikan Magister (S2) dan program pendidikan Doktor (S3), sehingga kualitas lulusannya dapat dijamin berkualitas. Oleh karena itu penyelenggaraan program Diploma I, Diploma II, Diploma III dan Diploma IV sebaiknya tidak diselenggarakan oleh Fakultas, tetapi dikelola secara terpusat oleh unit pelaksana akademik dibawah koordinasi Rektor.

    Oleh karena itu, untuk menjamin baku mutu penyelenggaraan program diploma yang selama ini diselenggarakan di beberapa fakultas, maka melalui Surat Keputusan Rektor Nomor: 246A/SK/2009 mengambil kebijakan bahwa penyelenggaraan program diploma I, II, III maupun Diploma IV diselenggarakan dan dikelola secara terpusat di Universitas yang pelaksanaannya dilakukan Program Pendidikan Vokasi sebagaimana tersebut dalam Peraturan Rektor Universitas Brawijaya tersebut. (http://www.ub.ac.id/id/fakultas/vokasi)

    UM tentunya memiliki pola yang hampir sama. Terimakasih.

  • Yth. Pak Achmad Supriyanto, terima kasih atas penghargaan Bapak.

    Saya menyimpulkan kembali apa yang ada dalam tulisan dan apa yang dicapai dalam diskusi tentang struktur organisasi UM ini.
    (1) Dalam tulisan, saya mencoba menggambarkan struktur organisasi UM berdasarkan organ yang ada di UM SAAT INI. Selama ini, saya belum pernah melihat gambar struktur organisasi yang benar-benar lengkap.
    (2) Dalam komentar, saya mencoba menggambarkan struktur organisasi UM berdasarkan OTK BARU menurut komentar Pak Dawud (Dekan FS) yang berwujud teks. Komentar-komentar dari Pak Supriyanto (Dekan FIP), Pak Djoko Rahardjo (Subag Sardik), dan Pak Arif Wicaksono (Manajer PKBI) semakin mengayakan diskusi ini. Setelah dikoreksi oleh Pak Dawud beberapa kali maka akhirnya diperoleh gambar struktur organisasi yang sesuai dengan OTK baru. Selama ini, saya belum pernah melihat gambar struktur organisasi UM menurut OTK baru.

    Kesimpulannya, saya TIDAK SEDANG BERUSAHA MENGHASILKAN struktur organisasi yang mantap tetapi mencoba menggambarkan seperti apakah struktur organisasi UM yang lama dan seperti apakah struktur organisasi UM yang baru.

    Terima kasih.

  • Achmad Supriyanto

    Saya sangat menghargai upaya Pak Jo dalam membuat rencana struktur organisasi UM. Rencana tersebut akan menghasilkan struktur organisasi yang mantap jika didasarkan pada: (1) peraturan perundangan yang berlaku (OTK Baru) dan lainnya yang ada dan masih berlaku (2) sistem kerja sama antar komponen dalam organisasi secara riil atau prediktif (yang akan diberlakukan) baik internal maupun lintas departemen/unit; (3) pelibatan ahli di bidang manajemen pendidikan, terutama teori organisasi; (4) unsur pimpinan; dan (4) stakeholders. Hal yang harus diperhatikan, struktur organisasi menggambarkan profil & pola aktivitas anggota organisasi dalam sistem sosial (UM) untuk mencapai tujuan dalam jangka panjang. Semoga upaya ini berhasil mengantarkan UM menjadi organisasi yang berkualitas dari semua aspek di masa mendatang. Amin

  • Mohon maaf, baru sekarang saya bisa menjawab beberapa pertanyaan pembaca karena baru pergi.
    (1) Untuk Pak Supriyono: fungsi UPMU, UPPL, BK, dan LEPPA masuk ke dalam fungsi LP3 dan secara kelembagaan diwadahi dalam Pusat, di antaranya:
    a. pusat pengembangan kurikulum, pembelajaran, dan penilaian;
    b. pusat pengembangan sumber belajar;
    c. pusat pengembangan mata kuliah universiter;
    d. pusat pengembangan program pengalaman lapangan;
    e. pusat pengembangan kehidupan beragama;
    f. pusat pengembangan bimbingan dan konseling mahasiswa;
    g. pusat pengembangan pendidikan karakter dan budaya bangsa; dan
    h. pusat pengembangan pendidikan profesi guru.

    (2) Untuk Pak Djoko: KPRI tunduk pada UU Koperasi. Secara kelembagaan, KPRI tidak masuk dalam organ UM. KPRI milik para anggotanya.

    (3) Untuk Mas Wicak: UM menyelenggarakan pendidikan akademik (sarjana, magister, dan doktor), pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi (diploma atau D I, D II, D III, D IV), bahkan mungkin Magister Terapan dan Doktor Terapan. Untuk Magister Terapan dan Doktor Terapan menunggu pengesahan RUU Pendidikan Tinggi.

    Penyelenggara pendidikan akademik, profesi, dan vokasi adalah fakultas dan pascasarjana. Organ selain fakultas dan pascasarjana tidak bisa menyelenggarakan ketiga jenis pendidikan tersebut.
    Terima kasih.

    Malang, 22 Maret 2012
    Dawud
    Dekan FS UM

  • Ikut nimbrung Pak Jo, untuk Program vokasi ditempat dimana? Kalau menurut undang – undang
    UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
    Pasal 21
    (1) Perguruan Tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program studi yang diselenggaranya.
    (2) Perseorangan, organisasi atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
    (3) Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberian gelar akademik, profesi, atau vokasi.

    sementara di PTN lain program vokasi terpusat jadi satu, di UM rencana bagaimana?

  • Yth. Pak Djoko Rahardjo,
    Saya sependapat dengan Bapak bahwa KPRI adalah milik anggota. KPRI bukan milik UM karena itu tidak boleh dimasukkan dalam Pusat Bisnis. Status KPRI adalah pihak luar yang menggunakan lokasi UM, sama dengan status Kantor Pos, BNI, dan BRI.

  • djoko rahardjo

    Yth. Pak Jo, Pak Dawud (Dekan FS) dan Pak Supriyono (Dekan FIP)

    Saya pernah meluruskan keberadaan posisi KPRI UM yang pernah di “wacanakan” beberapa tahun yang lalu pada struktur organisasi UM. KPRI UM dimasukkan ke dalam Pusat Bisnis UM, setahu saya Undang-Undang Koperasi telah mengaturnya secara mandiri. Pertanyaan saya, KPRI UM ditempatkan dimana?

  • Yth. Pak Supriyono, berdasarkan informasi yang saya peroleh, memang UPMU, UPPL, BK, dan LEPPA akan menjadi bagian dari LP3.

  • Yth. Pak Dawud dan Pak Jo.

    Mohon dikonfirmasi tentang kedudukan UPT dan LP3.
    Berdasarkan keterangan pak Dawud, UPT UM ada lima, yaitu
    a.UPT Perpustakaan;
    b.UPT Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
    c.UPT Pusat Pengembangan Laboratorium Pendidikan;
    d.UPT Pusat Pengkajian Pancasila; dan
    e.UPT Satuan Penjaminan Mutu.

    Ada pun UPMU, UPPL, BK, dan LEPPA, seingat saya dalam draf awal OTK masuk ke LP3.
    Mohon dicek ulang mana yang betul. Agar struktur organisasi UM sesuai antara OTK dan organogramnya.

    Terima kasih.

  • Noor Farochi

    Ooooo…. gitu ya pak.
    Terimakasih P. Dawud atas informasinya.

  • Yth. Pak Dawud, terima kasih informasinya. Gambar struktur berdasarkan koreksi Bapak tanggal 10 Maret 2012.

    Struktur Organisasi UM Tahun 2012

  • @Noor Farochi
    Dalam draf OTK yang baru yang sudah disetujui MenpanRB dan Biro Hukum Kemendiknas, nomenklatur dua Biro di UM tanpa kata ADMINISTRASI, Pak Noor, yakni:
    (1) Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, Informasi dan Kerja Sama (BAKPIK); dan
    (2) Biro Umum dan Keuangan (BUK).
    Tugas pokok/fungsinya menjadi lebih besar, bukan terfokus pada administrasi.
    Dawud
    Dekan FS UM

  • Noor Farochi

    Biro Akademik … atau Biro Administrasi Akademik … ?
    begitu juga dengan
    Biro Umum … atau Biro Administrasi Umum … ?

  • Pak Jo,
    (1) Pusat Bisnis biar tetap di tempat paling bawah karena Pusat Bisnis sebagai pendukung kegiatan tridharma UM. Keuntungan Pusat Bisnis harus dipergunakan untuk menunjang, meningkatkan, dan mengembangkan kegiatan tridharma UM.
    (2) Penggambaran organ lain sudah tepat.
    Matur nuwun, Pak Jo.
    Dawud
    Dekan FS UM

  • Yth. Pak Dawud, saya mencoba lagi menggambarkan berdasarkan koreksi Bapak tanggal 9 Maret 2012.

  • Secara umum sudah cocok Pak Jo. Secara khusus, dua hal sebagai catatan.
    (1) Satuan Pengawasan Internal (SPI) merupakan organ Rektor yang menjalankan fungsi pengawasan bidang nonakademik pada organ-organ Rektor. Untuk itu, tempatnya di bawah Rektor/Wakil Rektor dan garisnya lurus (SPI bertindak untuk dan atas nama Rektor), bukan putus-putus (bukan sejajar dengan atau berkooordinasi dengan Rektor).
    (2) Letak UPT dalam diagram tersebut lebih tepat di atas Fakultas/Lembaga.
    Terima kasih.
    Dawud
    Dekan FS UM

  • Saya mencoba menggambarkan struktur organisasi UM berdasarkan informasi yang disampaikan Pak Dawud dalam komentar sebelumnya. Mudah-mudahan sesuai dengan yang dimaksud.

    Struktur Organisasi UM Baru

  • Yth Pak Dawud, terima kasih atas informasi tentang organ UM yang akan datang.

  • Pak Jo, sebentar lagi, insya-Allah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) UM segera terbit. Rektor dan tim sudah presentasi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Presentasi didampingi Sekjen dan Biro Hukum Kemendiknas. Alhamdulillah, sudah disetujui. OTK tersebut disesuaikan dengan sejumlah peraturan perundangan, antara lain, UU 20 tahuan 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas PP 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan sejumlah peraturan tentang BLU.

    Dalam draf yang telah disetujui Menpan RB, antara lain disebutkan sbb.
    Organ UM terdiri atas:
    a. Rektor sebagai organ pengelola;
    b. Dewan Pengawas sebagai organ yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan badan layanan umum UM;
    c. Senat sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik;
    d. Satuan Pengawasan Internal sebagai organ yang menjalankan fungsi pengawasan non akademik; dan
    e. Dewan Pertimbangan sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan non akademik.

    Organ Rektor terdiri atas:
    a. Rektor dan Wakil Rektor;
    b. Biro;
    c. Fakultas;
    d. Lembaga;
    e. Unit Pelaksana Teknis; dan
    f. Pusat Bisnis

    Biro terdiri atas:
    a. Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, Informasi dan Kerja Sama (BAKPIK); dan
    b. Biro Umum dan Keuangan (BUK).

    Fakultas terdiri atas:
    a. Fakultas Ilmu Pendidikan;
    b. Fakultas Sastra;
    c. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
    d. Fakultas Teknik;
    e. Fakultas Ekonomi;
    f. Fakultas Ilmu Keolahragaan;
    g. Fakultas Ilmu Sosial;
    h. Fakultas Pendidikan Psikologi; dan
    i. Pascasarjana.

    Lembaga terdiri atas:
    a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
    b. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran.

    Unit Pelaksana Teknis terdiri atas:
    a. UPT Perpustakaan;
    b. UPT Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
    c. UPT Pusat Pengembangan Laboratorium Pendidikan;
    d. UPT Pusat Pengkajian Pancasila; dan
    e. UPT Satuan Penjaminan Mutu.

    Ada nomenklatur yang mengalami perubahan, antara lain, Pembantu Rektor dan Pembantu Dekan berubah menjadi Wakil Rektor dan Wakil Dekan. Program Pascasarjana berubah menjadi Pascasarjana.

    Ada fungsi organ yang berubah total, antara lain, Senat UM dan Senat Fakultas yang semula (menurut PP 66 1999) berfungsi sebagai badan normatif dan perwakilan tertinggi, saat ini (menurut PP 17 dan 66 tahun 2010) berfungsi sebagai organ PERTIMBANGAN DAN PENGAWASAN AKADEMIK. Jadi, antara lain, tidak memberi pertimbangan lagi dalam penentuan pejabat di UM.

    Kita tunggu terbitnya Permendikbud tentang OTK UM tersebut.
    Semoga informasi tersebut bermanfaat.
    Dawud
    Dekan FS UM

  • Alhamdulillah, bagan struktur organisasi UM ini sangat perlu ditampilkan di Gedung A1, A2, A3 atau bahkan di Gedung Fakultas2. Karena pengalaman saya pada tahun 2011 saat mencari data ini saat saya penelitian di UM, membutuhkan waktu beberapa hari. Saya mencari tampilan bagan struktur UM di Gedung A1 – A3 namun tidak ada. Akhirnya saya menemui Bag Perencanaan dan Sistem Informasi untuk mendapatkan bagan struktur organisasi UM tahun 2011.

Categories

A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan. Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem, suscipit in posuere in, interdum non magna.