Akankah UM Berstatus PT BHMN?

Perkembangan terkini menunjukkan bahwa pemerintah sudah ‘agak’ memiliki keseriusan dalam mengelola pendidikan. Berbagai terobosan dilakukan, mulai dari membuat undang-undang sistem pendidikan yang baru, hingga pembangunan fisik yang berwujud pembangunan bangunan-bangunan sekolah baru. Salah satu terobosan besar dilakukan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di kampus-kampus melalui aplikasi dari aspek kemandirian universitas dalam konsep BHMN (Badan Hukum Milik Negara).

BHMN merupakan terobosan yang cantik untuk menciptakan kampus yang mandiri. Diharapkan setelah berstatus BHMN, kampus-kampus di Indonesia bisa menjadi lebih canggih dan tidak tergantung lagi pada pemerintah. Namun demikian, pro dan kontra akan kebijakan pemerintah tersebut mengundang perdebatan sengit yang tiada kunjung henti. Beberapa pihak tidak percaya pada konsep BHMN. Konsep BHMN memang menuntut adanya kebijakan untuk memberikan fasilitas belajar yang lebih lengkap, dosen yang lebih profesional, kenyamanan dalam belajar, yang nantinya diharapkan bisa mendongkrak kualitas pendidikan di Indonesia.

Pihak yang kontra, umumnya didominasi oleh mahasiswa, menolak konsep BHMN. Salah satu alasannya adalah bahwa sudah dipastikan biaya pendidikan akan naik. Bahkan ada salah seorang mantan aktivis yang kini telah menjadi dosen membuat pelesetan untuk BHMN seperti “Biaya Hidup Mahasiswa Naik”. Kalangan tersebut kurang bahkan tidak yakin dengan adanya perbaikan mutu pelayanan yang akan diberikan oleh pihak universitas. SPP sudah tentu naik, namun janji yang diberikan oleh perguruan tinggi seperti yang disebutkan di atas belum tentu bisa terealisasi.

Kemandirian kampus BHMN tentu baru sekedar impian, karena belum terbukti. Langkah berikut yang dapat kita tempuh adalah memercayakan pada para penggagas dan birokrat terkait untuk mewujudkan impian tersebut. Seharusnya perguruan tinggi yang sudah atau akan menjadi BHMN telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Karena sudah dikatakan mandiri, maka subsidi pemerintah pun sudah dipastikan tidak seperti pada saat masih berstatus PTN (Perguruan Tinggi Negeri), maka harus bisa bersaing untuk mendapatkan pemasukan yang sangat besar guna membiayai rumah tangga perguruan tinggi, bukan malah membebankan biaya untuk pengganti subsidi pada (orang tua) mahasiswa. Universitas harus mampu membuat banyak penelitian di berbagai bidang, agar bisa dipatenkan dan menjadi pendapatan. Kemudian, universitas harus mampu membuat berbagai produk yang memiliki daya saing tinggi demi terpenuhinya keperluan rumah tangga keuniversitasan. Beberapa hal tersebut tentu akan mendongkrak aktivitas para penyelenggara pendidikan di universitas agar menjadi lebih terpacu untuk maju.

Seperti kampus tercinta kita UM yang sekarang masih dalam naungan pemerintah (PTN), akankah nantinya akan berganti menjadi PT BHMN? Tentu kita masih bertanya-tanya dan hal itu mungkin saja akan terjadi. Entah 1, 2, atau 3 tahun lagi, bahkan bisa lebih dari itu. Saat sekarang ini UM dikenal dengan “Universitas Murah”, murah di sini dalam artian untuk saat ini Universitas Negeri Malang-lah yang paling murah memberi beban biaya administrasi ke mahasiswanya dibandingkan universitas-universitas lain yang ada di Malang. Menyangkut PT BHMN, apabila UM nantinya menjadi  PT BHMN diharapkan tidak seperti kebijakan BHMN yang sekarang diberlakukan di universitas-universitas besar ternama di Indonesia. Atas dasar kebijakan pemerintah tentang status BHMN ini, universitas tersebut pun berlomba-lomba memasang tarif mahal untuk jalur khusus yang mereka tawarkan. Jalur khusus ini ‘dijual’ kepada calon mahasiswa kaya meski secara akademik tidak masuk kualifikasi. Tak tanggung-tanggung, angkanya dapat mencapai ratusan juta rupiah. Akibatnya masyarakat yang kebanyakan sebagai masyarakat menengah ke bawah harus gigit jari lantaran tak mampu membayar mahal.

Akankah julukan ‘Universitas Murah’ untuk UM nantinya akan hilang apabila status PTN diganti dengan PT BHMN? Semoga saja tidak dan semoga ada alternatif lain berstatus PT BHMN tetapi tidak mengorbankan semua biayanya kepada calon mahasiswanya.

Terus berkarya untuk UM tercinta……………………

Post Author: endah wahyuni

6 thoughts on “Akankah UM Berstatus PT BHMN?

    Cak Imam

    (14 Oktober 2009 - 14:36)

    Semoga biaya pendidikan yang terjangkau seluruh lapisan masyarakat dapat tercapai. Bukan hanya yang berkantong tebal saja yang bisa sekolah.

    endah

    (13 Oktober 2009 - 08:14)

    @Bpk. Dawud: Trimakasih atas kunjungannya dan penjelasannya pak… Ini sangat bermanfaat, dan dengan penjelasan di atas saya jadi lebih paham dan mengerti. Terimakasih banyak ya pak,,,,

    dawud

    (13 Oktober 2009 - 05:57)

    Dasar penetapan PT BHMN adalah Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum. Berdasarkan PP itu, beberapa PTN menjadi BHMN, di antaranya: UI, IPB, ITB, UGM, dan USU. Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) pada tanggal 16 Januari 2009, satuan pendidikan formal mulai jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi harus berbentuk Badan Hukum Pendidikan, baik yang milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun milik Masyarakat.
    Dengan demikian, UM tidak akan berstatus PT BHMN, tetapi wajib berstatus BHPP (Badan Hukum Pendidikan Pemerintah). PTN yang selama ini berstatus BHMN pun wajib beralih status ke BHPP. Gambaran ringkas tentang BHP dapat dibaca pada tulisan saya berjudul BUKAN HANYA PERGURUAN TINGGI, SD PUN HARUS BHP dalam portal ini. Semoga bermanfaat.

    Abhed

    (11 Oktober 2009 - 19:50)

    “Rencana PT BHMN yang akan diberlakukan di PTN pada umumnya dan UM pada khususnya adalah usaha pemerintah untuk lepas tangan dari urusan yang sangat esensial bagi rakyat indonesia, yakni pendidikan. Di satu sisi mungkin rencana itu sangat efektif untuk diberlakukan karena dengan begitu PTN bisa tahu apa yang harus dilakukan -tanpa harus terikat oleh penyeragaman yang kurang sesuai dengan situasi dan kondisi yang seharusnya-untuk efektifitas mahasiwanya. namun di sisi lain, PTN dituntut untuk bermental enterprener untuk mencari modal sendiri untuk investasi sendiri. Sedangkan komoditas utamanya bagi mayoritas PTN adalah “MAHASISWA”. Sehingga nantinya, mahasiswa akan jadi seperti apa yang dikatakan oleh Ivan Illich, yaitu sapi perah universitas. Dalam artian hanya orang tua yang mau diperah keuangannya yang bisa membuat anaknya kuliah. Sedangkan kita tahu sendiri kapasitas potensi finansial Rakyat Indonesia pada umumnya. Akhirnya, kalau rencana itu diterapkan, secara hukum kemungkinan, maka kemungkinan indoneisa akan lebih rendah lagi derajatnya di mata dunia karena banyaknya orang yang tidak mampu kuliah yang disebabkan terlalu mahalnya.

    omtion

    (9 Oktober 2009 - 09:36)

    Terima kasih atas kunjungan ke blog kami. Semoga ada manfaat yang dapat diambil. Mohon kritik dan saran untuk lebih baik.

    umar

    (8 Oktober 2009 - 14:23)

    Maka harus bisa bersaing untuk mendapatkan pemasukan yang sangat besar guna membiayai rumah tangga perguruan tinggi, bukan malah membebankan biaya untuk pengganti subsidi pada (orang tua) mahasiswa.

    Setuju… biasanya memang universitas yang sudah berstatus BHMN, biaya pendidikannya menjadi sangat mahal.

Komentar ditutup.