BUKAN HANYA PERGURUAN TINGGI, SD PUN HARUS BHP

Tulisan Endah Wahyuni yang di-posting tanggal 8 Oktober 2009 di um.ac.id berjudul Akankah UM Berstatus PT BHMN?” perlu ditanggapi dengan cermat. Pertama, penulis masih menggunakan istilah Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Istilah itu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum. Beberapa perguruan tinggi negeri yang telah berstatus BHMN antara lain Universitas Indonesia (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 152  tahun 2000); Institut Pertanian Bogor (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 154 tahun 2000); dan Universitas Sumatera Utara (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 056 tahun 2003).

Kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) telah diundangkan oleh DPR dan telah disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 16 Januari 2009 (Lembaran Negara RI tahun 2009 nomor 10). Dengan disahkan UU BHP tersebut, saat ini tidak akan ada lagi PTN yang akan berubah menjadi BHMN. Semua PTN harus menjadi BHP, termasuk yang sudah BHMN pun harus berubah menjadi BHP.

Ketiga, berikut ini saya tuliskan gambaran ringkas tentang (1) jenis BHP; (2) pembiayaan yang harus ditanggung oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BHP, dan peserta didik; dan (3) alokasi peserta didik tidak mampu dan alokasi beasiswa berdasarkan Undang-Undang BHP tersebut.

JENIS BHP

Badan hukum pendidikan adalah badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan terstruktur dan berjenjang yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Badan Hukum Pendidikan terdiri atas Badan Hukum Pendidikan Pemerintah (BHPP); Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah (BHPPD); dan Badan Hukum Pendidikan Masyarakat (BHPM).

Berdasarkan penjelasan tersebut, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta harus berbentuk Badan Hukum Pendidikan (BHP)

PENDANAAN BHP

Jenis Pendanaan BHP terdiri atas biaya operasional, biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan. Siapa yang menanggung biaya BHPP dan BHPPD?

  1. Pada jenjang pendidikan dasar: biaya operasional, biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan BHPP dan BHPPD ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
  2. Pada jenjang pendidikan menengah: (a) biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan BHPP dan BHPPD ditanggung penuh oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (b) paling sedikit 1/3 (sepertiga) biaya operasional BHPP dan BHPPD  ditanggung oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (c) paling banyak 1/3 (sepertiga) dari biaya operasional BHPP dan BHPPD yang ditanggung oleh peserta didik.
  3. Pada jenjang pendidikan tinggi: (a) biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan pada BHPP ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah dan BHPP; (b) paling sedikit 1/2 (seperdua) biaya operasional pada BHPP ditanggung oleh Pemerintah dan BHPP; dan (c) paling banyak 1/3 (sepertiga) dari biaya operasional BHPP ditanggung oleh peserta didik
  4. Alokasi beasiswa: (a) Badan hukum pendidikan wajib menjaring dan menerima Warga Negara Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang baru; dan (b) Badan hukum pendidikan wajib mengalokasikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik Warga Negara Indonesia yang kurang mampu secara ekonomi dan/atau peserta didik yang memiliki potensi akademik tinggi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh peserta didik.

Saat UU BHP tesebut diterapkan di perguruan tinggi, Rektor PTN-lah yang mestinya pusing;  bukan mahasiswa! Oleh karena itu, lebih tepat, saat ini mahasiswa mengawasi implementasi UU BHP tersebut. Bukan mempermasalahkan status BHP-nya, apalagi mempermasalahkan BHMN! BHP merupakan kenicayaan karena telah diundangkan. Mempermasalahkannya? Silakah ke Mahkamah Konstitusi. Mempermasalahkan BHMN? Oh, sudah ketinggalan kereta sangaaaat jaaaauh karena PP tentang BHMN sudah tidak berlaku lagi.

Malang, 12 Oktober 2009

Dawud

Post Author: dawud

7 thoughts on “BUKAN HANYA PERGURUAN TINGGI, SD PUN HARUS BHP

    warsidi

    (16 Oktober 2009 - 11:29)

    Undang-Undang adalah buatan manusia, dan semua tergantung personal dalam UU BHP yang positif telah disebutkan di atas, tetapi melihat perkembangan perguruan tinggi sekarang ini makin miris yang seharusnya mahasiswa dicetak sebagai insan akademis yang berfikir logis, empiris, dan idealis tetapi kenyataannya lebih mencetak tenaga kerja yang berfikiran praktis pragmatis. PT sebagai lembaga Pendidikan dituntut untuk dapat memenuhi anggaran yang kurang dengan mendirikan berbagai sarana ekonomi paling simple pajak (sewa) kantin, menyewakan gedung Untuk orang luar mengalahkan aktivitas mahasiswanya, rencana UM yang mengubah Asrama Menjadi Rusnawa (yang bisa disewakan untuk menginap), pembuatan DOM yang bisa disewa orang lain, jadi PT sekarang diajak untuk berfikir ekonomi bukan bagaimana menjadi fasilitator agar insan didiknya benar-benar bermutu. Belum lagi banyak walau tidak semua dosen yang lebih mengutamakan proyek ketimbang di ruangan memberi materi mahasiswanya.
    Belum lagi misal UM sebagai Garda depan Pendidikan Keguruan tetapi ada hal yang kadang masih paradok misal kenapa Universitas Terbuka saat ini masih semarak dan terus berkembang, klo dulu UT digunakan untuk meningkatkan kualitas guru dan jenjang pendidikannya yang rata2 usianya sudah tua dan sudah mengajar sekarang banyak mahasiswanya dan terus berkembang. Kuliah masuk 2x dalam 1 minggu, bila dibandingkan dengan kurikulum UM sangat jauh, tugas mahasiswa yang lumayan berat ini maksudnya apa. Dan ada apa dengan pendidikan kita. Belum lagi kuliah jarak jauh yang UM juga menyelenggarakannya. Penerimaan mahasiswa yang terlampau banyak dan banyak jalur yang ditempuh terbukti melemahkan PT swasta khususnya di Malang sendiri, saingan produksi dan saingan mencari mahasiswa untuk modal pembangunan kampus adalah yang terjadi. Belum lagi selama ini apakah mahasiswa sebagai subyek pendidikan PT diajak bicara dan melaporkan (transparansi) dana yang disetorkan mahasiswa untuk apa aja. Masih sering kita dengar pejabat kampus selalu mencari celah dari BPK. Markup pengadaan barang juga sudah lumrah di kampus kita ini. Akankan BHP menyelesaikan persoalan pendidikan kampus ini khususnya, dan bangsa ini umumnya.
    UU yang telah ada seperti itu dan kita tahu realitanya seperti ini, kita agen akademisi percaya fakta bukan citra.
    Wallohua’lam.

    khalid

    (16 Oktober 2009 - 08:02)

    Daftarnya yang gratis….. tapi lain-lainya…..????????? Tau sendiri khan masih buanyak yang perlu dibayar.

    karbani

    (15 Oktober 2009 - 20:05)

    Pak ……….Terimakasih atas informasinya. Semoga penataan konsep pendidikan di negara kita terus mengalami penyempurnaan.

    Cak Imam

    (14 Oktober 2009 - 14:38)

    Semoga cita-cita pendidikan dengan biaya terjangkau bagi seluruh masyarakat dapat segera terlaksana.

    umar

    (13 Oktober 2009 - 09:15)

    Pada jenjang pendidikan dasar: biaya operasional, biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan BHPP dan BHPPD ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

    Kita lihat saja, semoga implementasinya tepat, sehingga sekolah dasar bisa benar2 gratis.

    sobatsehat

    (13 Oktober 2009 - 08:47)

    Pak Dawud…………Info ini menambah wawasan saya mengenai dunia pendidikan. Terima kasih pak.

    endah

    (13 Oktober 2009 - 08:19)

    Sangat bermanfaat sekali infonya,,,,,,Terimakasih banyak Pak Dawud.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *