MANAJEMEN DEMOKRATIS DAN PARTISIPATORIS BERBASIS WEB

Komunikasi antarindividu dan antarlembaga melalui web melampaui sekat waktu dan ruang: kapan saja dan dari mana saja dapat dilakukan. Media komunikasi itu dapat dimanfaatkan oleh insan manajer—pada level apa pun—untuk meningkatkan layanannya kepada pemangku kepentingan: setidaknya layanan informasi kelembagaan yang jelas, cepat, dan andal. Dengan layanan informasi yang jelas, cepat, dan andal itu, manajemen kelembagaan yang demokratis dan partisipatoris dapat diwujudkan.

1. Manajemen Demokratis
Manajemen demokratis memposisikan manajer, staf, dan pemangku kepentingan pada posisi yang “setingkat”. Manajer mengemukakan kebijakan kelembagaan secara terbuka dan transparan. Staf menjabarkan dan mengimplementasikan kebijakan manajer secara terukur. Pemangku kepentingan menerima layanan manajer dan staf secara cepat, jelas, dan terukur. Pada sisi lain, manajer, staf, dan pemangku kepentingan dapat saling melakukan refleksi, evaluasi, dan koreksi kebijakan, jabaran kebijakan, penerimaan kualitas layanan suatu lembaga.
Manajemen demokratis sebagaimana tergambar pada paparan di atas sangat mudah diwujudkan melalui komunikasi manajemen kelembagaan berbasis web—yang jika dilakukan dalam komunikasi konvensional, yakni komunikasi langsung dan bersemuka banyak menemui kendala. Sebagai contoh kasus, via web um.ac.id rubrik Suara Kita dan Berkarya, kedudukan penulis sama, apa pun kedudukan mereka: Dekan, Ketua Divisi Perangkat Lunak TIK, Kabag Kemahasiswaan, Kabag Pendidikan dan Evaluasi, Kasubbag Registrasi dan Statistik, mahasiswa, alumni, dan masyarakat umum.
Dengan enaknya, mahasiswa “mengeluhkan” layanan yang mereka peroleh selama ini; dengan cerdasnya seorang Kasubbag mengkritik kritikan seorang Dekan atas tulisan yang dimuat dua kali dengan judul yang sama; dengan cepat, jelas, dan akurat seorang Kabag Kemahasiswaan menanggapi keluhan anggota ormawa atau mahasiswa tentang keormawaan dan beasiswa; dan dengan sangat tenang seorang Ketua Divisi Perangkat Lunak menanggapi pertanyaan, komentar, dan kritikan dengan data-data faktual dan paparan yang konseptual.
“Berargumentasi yang cerdas”, kata pakar komunikasi. “Kata-kata dilawan dengan kata-kata, bukan adu jotos”, ungkap wartawan. “Fakta tunggal bisa memiliki kebenaran persepsional ganda”, kata pakar penelitian kualitatif. Biarkan kebenaran yang sebenarnya ditafsirkan, diterima, dan diinternalisasi oleh para pembaca.
Hanya sayang, belum semua unsur dan unit kelembagaan UM tercinta ini memanfaatkan web ini untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas demokrasi manajerialnya. Sejumlah pertanyaan, komentar, dan keluhan lambat ditanggapi, bahkan tidak ditanggapi sampai tulisan ini di-“posting” dalam situs ini.

2. Manajemen Partisipatoris
Keberhasilan manajemen suatu lembaga sangat ditentukan oleh partisipasi unsur pelaku lembaga itu. “Dari, oleh, dan untuk kita”, ungkapan klise—tutur guru SD saya tahun 70-an—yang tetap relevan untuk menunjukkan pentingnya manajemen partisipatoris. “Adalah suatu kebohohongan, seorang guru atau dosen tidak belajar dari para siswa atau mahasiswanya”. “Adalah suatu kesombongan, pimpinan tidak mendapatkan pelajaran dan didikan dari para stafnya”.
Melalui web ini, unsur-unsur kelembagaan UM—meskipun belum semua atau belum merata—melakukan manajemen partisipatoris: pimpinan, staf, dan pemangku kepentingan; serta dosen, karyawan, mahasiswa, dan alumni. Ungkapan ide adalah partipasi. Komentar adalah partisipasi. Keluhan adalah partisipasi. Kritikan adalah partisipasi. Seseorang yang telah mengungkapkan ide, komentar, keluhan, atau kritikan telah mengeluarkan energi positifnya untuk kebaikan lembaga ini.
Mari kita kembangkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan UM dengan manajemen partisipatoris berbasis situs web ini, sesuai dengan peran yang harus kita “mainkan”.

Bagaimana menurut Anda?

Malang, 22 Februari 2010
Dawud (Dekan Fakultas Sastra UM)

Post Author: dawud

2 thoughts on “MANAJEMEN DEMOKRATIS DAN PARTISIPATORIS BERBASIS WEB

    zulkarnain nasution

    (24 Februari 2010 - 07:28)

    Setuju Pak, karena era sekarang era keterbukaan dalam penyampaian informasi dan partisipasi dalam menyampaikan pendapat. Apalagi UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang telah disyahkan oleh Presiden akan diberlakukan pada bulan April 2010 ini, salah satu sanksi kalau informasi dan kebijakan tidak disampaikan kepada publik dan dikomplein oleh individu atau sekelompok orang maka institusi publik tersebut akan dikenakan denda sebesar Rp. 5 juta. Sekali lagi saya sependapat opini Bapak.

    Johanis Rampisela

    (22 Februari 2010 - 15:00)

    Saya mendukung pendapat Prof. Dawud. Selain komunikasi melalui Suara Kita dan Berkarya juga telah ada forum di http://community.um.ac.id/forum.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *