Kekurangan Dosen, PTS Bisa Ajukan Permintaan Dosen ke Kemdikbud

akarta, Kemdikbud — Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang memiliki kekurangan jumlah dosen bisa mengajukan permintaan dosen ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Saat ini Kemdikbud memiliki stok dosen lulusan S2 sebanyak 600 orang. Mereka siap mengajar di perguruan tinggi negeri maupun swasta.

Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud, Supriadi Rustad mengatakan, stok dosen yang dimiliki Kemdikbud merupakan dosen-dosen yang baru merampungkan pendidikan S2nya melalui program Beasiswa Unggulan. Bahkan, stok dosen tersebut akan bertambah, karena tahun ini sekitar 2.300 dosen akan lulus S2 dari program Beasiswa Unggulan.

“Silakan minta dosen ke kita. Tapi rawatlah, gajilah, angkatlah. Tidak perlu disekolahkan, sudah kita sekolahkan,” ujar Supriadi di kantornya, (22/1/2014).

Ia menjelaskan, dosen-dosen dari program Beasiswa Unggulan tersebut merampungkan pendidikan S2nya di 15 perguruan tinggi terbaik. Mereka disekolahkan sejak tahun 2011. “Mereka adalah lulusan the best of the best,” katanya.

Namun Supriadi mengaku, baru sedikit PTS yang mengajukan permintaan dosen ke Kemdikbud. Beberapa di antaranya Universitas Swadaya Gunung Jati (Unswagati) di Cirebon yang menerima 12 dosen, Universitas Indo Global Mandiri di Palembang yang menerima 12 dosen, dan Universitas Mercubuana di Jakarta yang menerima 6 dosen.

Supriadi juga menambahkan, dosen yang mengajar di PTS namun belum memiliki kualifikasi lulusan S2 bisa mengajukan beasiswa ke Kemdikbud. Ia menegaskan, tidak ada diskriminasi pemberian beasiswa antara dosen di PTS dengan PTN.

“Dosen itu dasarnya adalah NIDN, Nomor Induk Dosen Nasional. Perguruan tinggi negeri atau swasta karcisnya sama. Tidak dibeda-bedakan sama sekali. Jadi kalau antara negeri dan swasta, lebih banyak yang memanfaatkan beasiswa di perguruan tinggi negeri, itu tidak benar. Banyak dosen swasta yang dapat beasiswa S2 dan S3,” katanya.

Supriadi mengatakan, justru Beasiswa Dikti di dalam negeri lebih didominasi PTS. Pada tahun 2012 Ditjen Dikti Kemdikbud memberikan beasiswa kepada 1.662 dosen PTS dan hanya 279 dosen PTN untuk jenjang S2. Sedangkan untuk jenjang S3, PTS juga mendominasi, yaitu sebanyak 778 dosen dibandingkan dengan PTN yang hanya 706 dosen. “Yang (beasiswa) keluar negeri juga banyak,” pungkasnya. (Desliana Maulipaksi)

http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/berita/2051

Dosen Rangkap Jadi Guru, Kemdikbud Beri Sanksi 400 PTS

Jakarta, Kemdikbud — Di akhir 2013 lalu, sekitar 400 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) diberikan sanksi tegas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Sanksi tersebut diberikan terkait banyaknya dosen di PTS tersebut yang merangkap dan telah menjadi guru tetap, sehingga memiliki nomor induk rangkap.

Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud, Supriadi Rustad mengatakan, dosen tidak boleh memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan Nomor Registrasi Guru (NRG) sekaligus. Rangkap NIDN dan NRG tersebut menimbulkan potensi mereka bisa mendapatkan dua tunjangan profesi sekaligus, dan itu tidak diperbolehkan.

“Mengapa tidak boleh? Pertama, merugikan keuangan negara. Kedua, berarti saya telah memperkaya orang lain. Dua unsur itu sudah cukup untuk dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi,” ujar Supriadi di kantornya, (22/1/2014).

Ia menjelaskan, Kemdikbud memberikan sanksi “Dalam Pembinaan” kepada PTS sebagai institusi, bukan kepada dosen yang rangkap menjadi guru. Alasannya, otoritas pemberian data dosen diberikan kepada pimpinan perguruan tinggi oleh Kemdikbud. Perguruan tinggi diharapkan bisa menyeleksi dengan baik data-data dosen yang akan diajukan ke Kemdikbud untuk menerima tunjangan profesi.

PTS yang mendapatkan sanksi tersebut tidak boleh mengajukan data dosen untuk menerima tunjangan profesi. Saat ini, dari sekitar 400 PTS yang mendapat sanksi “Dalam Pembinaan” dari Kemdikbud, sebanyak 135 PTS sudah memperbaiki datanya. “Tidak sulit hapus label itu (dalam pembinaan.red). Cukup bersihkan data,” tegas Supriadi.

Jika terjadi penerimaan tunjangan ganda, jelas Supriadi, harus dikembalikan ke kas negara. Kemudian dosen yang memiliki NIDN dan NRG harus diverifikasi oleh perguruan tinggi untuk diputuskan apakah yang bersangkutan itu guru tetap atau dosen yang memenuhi syarat. (Desliana Maulipaksi).

http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/berita/2050

Categories

A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan. Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem, suscipit in posuere in, interdum non magna.