Menangkal Pemalsuan Ijazah, Berlakukan PIN

NewMalangPos – Dalam rangka menangkal pemalsuan ijazah, maka sejak Desember 2018, Penomoran Ijazah Nasional (PIN) diberlakukan di perguruan tinggi. Penerapannya, semua perguruan tinggi pada awal tahun 2021 sudah harus melaksanakan PIN. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya pemalsuan ijazah.

Kita semua tahu bahwa Ijazah adalah sebagai dokumen resmi negara dan sah yang berlaku di dalam dan di luar wilayah NKRI. Ijazah menyatakan bahwa seorang peserta didik telah tamat belajar atau telah menyelesaikan studinya dari tingkat Pendidikan Dasar sampai tingkat Pendidikan Tinggi.

Jika seseorang ingin melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi atau ingin mencari pekerjaan, maka ijazah memiliki peran penting sebagai syarat yang diperlukan untuk hal tersebut. Karena pentingnya dokumen yang bernama ijazah tersebut maka sering dijumpai atau ditemukan adanya ijazah palsu yang sengaja dibuat oleh beberapa oknum yang memanfaatkan untuk mengambil keuntungan pribadi yang tidak benar dan menyalahi ketentuan hukum.

Untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya tindakan pemalsuan ijazah, dan demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar mudah melakukan verifikasi keabsahan sebuah ijazah dengan cepat, tepat, dan akurat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat itu masih bernama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) meluncurkan Sistem Verifikasi Ijazah Secara Online (SIVIL) dan Penomoran Ijazah Nasional (PIN) yang peraturannya dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 2018 dengan Nomor 59 Tahun 2018.

Dengan demikian ijazah sebagai dokumen resmi seluruh lulusan Perguruan Tinggi wajib terdaftar di Sistem Verifikasi Ijazah Secara Online (SIVIL) menggunakan Penomoran Ijazah Nasional (PIN) paling lambat harus sudah diterapkan masing-masing perguruan tinggi pada tanggal 20 Desember 2020 dan masa toleransi paling lambat tanggal 20 Januari 2021.

Tujuan diberlakukannya PIN oleh pemerintah adalah untuk mengurangi praktik pemalsuan ijazah dan untuk memastikan ijazah diterbitkan oleh perguruan tinggi yang memiliki izin operasional dan terakreditasi.

Selain itu guna memastikan ijazah diterbitkan untuk mahasiswa yang mengikuti proses pembelajaran yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) dan untuk memastikan kesesuaian antara ijazah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi dengan ijazah yang terdaftar di PDDIKTI.

Kapan PIN mulai diberlakukan? Tidak bisa ditawar lagi karena mulai tanggal 20 Januari 2021 hukumnya penggunaan PIN adalah wajib.

Pemberlakuan PIN 

Untuk memaknai budaya main terabas melalui modus pemalsuan dokumen dapat dikatakan bahwa etika menyimpang ini sudah mengakar sejak zaman tempo dulu. Status kebangsawanan memang pernah menjadi penanda status sosial seseorang di pelbagai daerah di Indonesia.

Gelar ini bersifat organik dan inheren dengan hierarki tradisional yang semula tumbuh dalam budaya kerajaan. Menak, ningrat, dan priyayi menjadi gelar yang melekat sejak lahir dan membuat status sosial di masyarakat tidak pernah sama.

Saat kehidupan sosial berubah menjadi masyarakat industri, relasi kekuasaan di masyarakat pun ikut berubah.  Mereka yang dianggap punya kekuatan adalah mereka yang dianggap punya status tinggi di dalam masyarakat.

Sedangkan dari sudut pandang yuridis normatif terhadap kepemilikan ijazah palsu dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan ijazah bahwa masalah ijazah palsu serta masalah ijazah Aspal (asli tapi palsu) adalah merupakan tindak pidana yang memenuhi formulasi ketentuan pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pasal 264 KUHP.                Tindakan administratif mana adalah merupakan kejahatan terhadap kepentingan umum, karena dapat menimbulkan suatu hak, maka kepada sipemalsu dan sipemakai maupun terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam pembuatan ijazah palsu itu dapat dituntut dengan pasal 263 KUHP maupun pasal 264 KUHP.

Pemberlakuan PIN yang dimulai pada 29 Desember 2020 merupakan aplikasi strategis yang dapat mematahkan mitos problem maraknya pemalsuan ijazah selama ini. Dengan menggunakan aplikasi ini ketika data mahasiswa tidak terdaftar memang akibatnya bisa jadi banyak kasus yang non eligible (tidak memenuhi syarat).

Data mahasiswa di PDDIKTI digunakan sebagai rujukan pemberian beasiswa, penelitian, perlombaan tingkat mahasiswa.   Semua syarat validator reservasi harus terpenuhi, (misalnya calon lulusan D4/S1 dapat direservasikan jika calon lulusan sudah menempuh 120 SKS).  

Perlu diketahui bahwa dalam penerbitan ijazah, prinsip utama adalah aspek kehati-hatian. Maksudnya menjaga keaslian ijazah, sertifikat profesi, dan sertifikat kompetensi agar tidak mudah dipalsukan. Kemudian akurasi, yaitu ketepatan data dan informasi yang tercantum di dalam ijazah. Terakhir adalah legalitas, yaitu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seperti diketahui, PDDIKTI merupakan pangkalan data yang menghimpun data mahasiswa dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang mencakup profil mahasiswa, informasi program studi di perguruan tinggi. Seluruh data yang yang tersedia merupakan data-data yang dikirimkan seluruh perguruan tinggi pada tiap semester.

Prinsip yang diberlakukan dalam implementasi PIN, yaitu: pertama, Penomoran Ijazah Nasional adalah sebuah aplikasi bernama PIN. Kedua, Nomor Ijazah yang dikeluarkan berlaku secara nasional. Ketiga, Reservasi atau booking nomor ijazah dan pemasangan Nomor Ijazah dengan NIM calon lulusan.  Keempat, Nomor Ijazah Nasional (NINA) terdiri dari 15 angka meliputi kode prodi, tahun lulus, nomor urut, dan check digit. Kelima, Data menggunakan data yang dilaporkan perguruan tinggi ke PDDIKTI. Keenam, NINA berlaku apabila dapat diverifikasi melalui system verifikasi ijazah elektronik (SIVIL).

Pemalsuan ijazah sebagaimana diatur dalam Pasal 263 dan 264 KUHP yang memuat hukum pidana berupa pidana penjara selama-lamanya enam tahun akan lebih mantap jika implementasi PIN diberlakukan. Oknum tidak akan merasa jera dengan ancaman sekalipun karena merasa perlu mengejar gelar akademik yang didapatkannya dengan cara-cara memanfaatkan aliansi strategis dengan kalangan kampus.

Oleh karena itu PIN sangatlah penting untuk segera diimplementasikan, karena sistem validasi yang terpusat akan muncul di daftar eligible. Oleh karena itu, dengan menggunakan PIN akan mematahkan mitos problem pemalsuan ijazah di Indonesia.(*)

Post Author: Admin Berkarya