Daftar Peserta CPNS 2013 yang Dinyatakan Lulus Oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudyaan di Universitas Negeri Malang

Berikut ini adalah daftar peserta tes CPNS yang dinyatakan lulus oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

 

Info lebih lengkap silahkan dibuka di link dibawah ini:

 

http://cpns.kemdikbud.go.id/files/lampiran_pengumuman_cpns_2013/kelulusan_unit_kerja/121.%20universitas%20negeri%20malang.pdf

 

Selamat pada peserta yang sudah lulus.

Program Beasiswa Unggulan Mandiri Tahun 2014

Beasiswa Unggulan Dalam Negeri

Jenjang pendidikan S1/D4 meliputi:

a. Diterima di perguruan tinggi, dibuktikan dengan surat tanda lulus penerimaan;

b. Daftar riwayat hidup (curriculum vitae);

c. Nilai Ujian Nasional minimal rata-rata 7,5;

d. Usia saat melamar maksimal 21 tahun;

e. Memiliki sertifikat kejuaraan/prestasi minimal tingkat kabupaten/kota untuk maksimal 5 tahun terakhir;

f. Ijasah dan transkip nilai SLTA atau yang sederajat;

g. Pelamar berstatus mahasiswa tidak lebih dari semester 2, dengan nilai Indeks Prestasi (IP) semester 1 minimal 3.0 dari skala 4.0;

h. Memiliki proposal tentang rencana studi, alasan mengambil prodi yang dipilih, rencana tugas akhir dan rincian kebutuhan biaya hingga studi berakhir (maksimal 8 semester);

i. Memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atau Kartu Keluarga;

j. Memiliki buku rekening/tabungan;

k. Mendapatkan rekomendasi dari dosen, pejabat, dan tokoh yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dapat menyelesaikan studi pada waktunya dan/atau layak mendapatkan beasiswa;

l. Membuat surat permohonan Beasiswa Unggulan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen, Kemdikbud di Senayan Jakarta.

 

Jenjang pendidikan S2 meliputi:

a. Diterima di perguruan tinggi, dibuktikan dengan surat tanda lulus penerimaan;

b. Usia saat melamar maksimal 32 tahun;

c. Memiliki sertifikat kejuaraan/prestasi minimal tingkat kabupaten/kota untuk maksimal 5 tahun terakhir;

d. Memiliki kemampuan bahasa asing setara dengan nilai TOEFL 500;

e. Ijasah dan transkip nilai S1 atau yang sederajat dengan IPK minimal 3.00;

f. Pelamar berstatus mahasiswa tidak lebih dari semester 2, dengan nilai Indeks Prestasi (IP) semester 1 minimal 3.25 dari skala 4.0;

g. Memiliki proposal tentang rencana studi, alasan mengambil prodi yang dipilih, rencana tesis dan rincian kebutuhan biaya hingga studi berakhir (maksimal 4 semester);

h. Memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan/atau Kartu Keluarga;

i. Memiliki buku rekening/tabungan;

j. Mendapatkan rekomendasi dari dosen, pejabat, dan tokoh yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dapat menyelesaikan studi pada waktunya dan/atau layak mendapatkan beasiswa;

k. Membuat surat permohonan Beasiswa Unggulan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal, Kemdikbud di Senayan, Jakarta.

 

Jenjang pendidikan S3 meliputi:

a. Diterima di perguruan tinggi, dibuktikan dengan surat tanda lulus penerimaan;

b. Usia saat melamar maksimal 40 tahun

c. Memiliki sertifikat kejuaraan/prestasi minimal tingkat kabupaten/kota untuk maksimal 5 tahun terakhir;

d. Memiliki kemampuan bahasa asing setara dengan nilai TOEFL 500;

e. Ijasah dan transkip nilai S1 atau yang sederajat dan S2 dengan IPK-S2 minimal 3.40 dari skala 4.00;

f. Pelamar Berstatus mahasiswa tidak lebih dari semester 2, dengan nilai Indeks Prestasi (IP) semester 1 minimal 3.4 dari skala 4.0;

g. Memiliki proposal tentang rencana studi, alasan mengambil prodi yang dipilih, rencana disertasi dan rincian kebutuhan biaya hingga studi berakhir (maksimal 6 semester);

h. Memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan/atau Kartu Keluarga;

i. Memiliki buku rekening/tabungan;

j. Mendapatkan rekomendasi dari dosen, pejabat, dan tokoh yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dapat menyelesaikan studi pada waktunya dan/atau layak mendapatkan beasiswa;

k. Membuat surat permohonan Beasiswa Unggulan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal, Kemdikbud di Senayan Jakarta.

 

 

http://beasiswaunggulan.kemdiknas.go.id/program/detail/66

UU2014 No. 005 Undang-undang Aparatur Sipil Negara

Undang-undang 2014 No. 005 dapat diunduh di tautan di bawah ini.

Sumber: Menpan

 

http://www.menpan.go.id/jdih/perundang-undangan/undang-undang/file/4159-uu2014-no-005

Bagaimana PTN Menyeleksi Calon Maba?

JAKARTA – Seperti tahun sebelumnya, siswa SMA yang berminat masuk perguruan tinggi negeri (PTN) enggak perlu bersusah payah menjalani ujian tertulis. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2014 menyeleksi siswa SMA berdasarkan prestasi yang dimilikinya sejak tahun pertama sekolah.

Humas SNMPTN 2014 Bambang Hermanto menjelaskan, sebelum mendaftar, siswa harus memverifikasi kebenaran data dirinya yang diisikan kepala sekolah pada laman Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Setelah itu, siswa mendaftar secara online di laman SNMPTN.

Nah, data siswa yang diisikan di laman PDSS dan SNMPTN itu selanjutnya akan masuk ke basis data masing-masing PTN yang dilamar. PTN, kata Bambang, melakukan menyeleksi siswa pendaftar berdasarkan kriteria yang jelas. Kriteria itu adalah pertama, prestasi akademik siswa di sekolah selama semester satu hingga lima.

“Sehingga, imbuh Bambang, tidak akan pernah terjadi siswa dengan prestasi akademik rendah diterima, sementara yang memiliki prestasi akademik tinggi tidak diterima di prodi yang sama dan PTN yang sama,” ujar Bambang seperti dinukil dari laman Kemendikbud, Senin (13/1/2014).

Kriteria kedua adalah penilaian hasil ujian nasional (UN). Nilai hasil UN ini disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing prodi dan PTN.

Bambang menjelaskan, hingga Jumat, 10 Januari lalu, sudah lebih dari 200 sekolah mengisi PDSS. Angka ini terus bertambah setiap hari.

“Kami berharap sampai batas akhir penutupan bulan Maret nanti lebih dari 15 ribu sekolah dan 800 ribu siswa yang mendaftar,” imbuh Bambang. (rfa)

Oleh Firman Hidayat15 January 2014 

Sumber:

http://www.dikti.go.id/?p=12912&lang=id

Pokok-Pokok RUU ASN: CPNS Wajib Jalani Masa Percobaan, Batas Usia Pensiun Minimal 58 Tahun

Oleh: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

 

Rancangan Undan-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disetujui DPR-RI untuk disahkan sebagai Undang-Undang (UU) pada rapat paripurna Kamis (19/12) lalu, juga mengatur masalah manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan; pengadaan; pangkat dan jabatan; pola karier; promosi; mutasi; penilaian kinerja; penggajian dan tunjangan; penghargaan; disiplin; pemberhentian; pensiun dan tabungan hari tua; dan perlindungan.

Disebutkan dalam RUU itu, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud, dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun. Berdasarkan penetapan kebutuhan ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) melakukan pengadaan PNS.

“Pengadaan PNS dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS,” bunyi Pasal 59 Ayat (3) RUU ASN itu.

Ditegaskan dalam RUU itu, Instansi Pemerintah yang melakukan pengadaan PNS harus mengumuman secara terbuka kepada masyarakat, dan setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan.

Mengenai materi seleksi dalam pengadaan PNS, Pasal 62 Ayat (2) RUU ini menyebutkan, meliputi seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang. Peserta yang lolos seleksi sebagaimana dimaksud diangkat menjadi calon PNS, yang ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.

“Calon PNS wajib menjalami masa percobaan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertangung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang,” bunyi Pasal 63 Ayat (3,4) RUU ASN ini.

Masa percobaan sebagaimana dimaksud bagi calon PNS dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.

Dengan demikian, calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan lulus pendidikan dan pelatihan; dan sehat jasmani dan rohani. “Calon PNS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud diberhentikan sebagai calon PNS,” bunyi Pasal 65 Ayat (3) RUU ASN.

Pengembangan Karier

PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada Instansi Pemerintah berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan. Namun PNS juga dapat berpindah antar dan antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di Instansi Pusat dan Instansi Daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja.

Selain itu, PNS juga dapat diangkat dalam jabatan tertentu pada lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). “PNS yang diangkat pada lingkungan TNI dan Polri, pangkat atau jabatannya disesuaikan dengan pangkat dan jabatan di lingkungan TNI dan Polri,” bunyi Pasal 68 Ayat (6) RUU ASN.

RUU ini juga menegaskan, bahwa setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus dan penataran. Pengembangan kompetensi juga bisa dilakukan dengan praktik kerja di instansi lain di pusat dan daerah dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, juga bisa dilakukan melalui pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta paling lama 1 (satu) tahun.

Terkait dengan pengembangan karier ini, RUU ASN juga mengatur masalah promosi PNS, mutasi PNS, dan penilaian terhadap kinerja PNS.

Gaji dan Usia Pensiun

Pasal 79 RUU ASN menegaskan, pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS. Gaji PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada APBN, sedang gaji PNS yang bekerja pada pemerintah daerah dibebankan pada APBD.

Selain gaji, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas. Tunjangan sebagaimana dimaksud meliputi Tunjangan Kinerja (sesuai pencapaian kinerja) dan Tunjangan Kemahalan (berdasarkan indeks harga di daerah masing-masing).

Adapun PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghagaan, yang berbentuk Tanda Kehormatan; kenaikan pangkat istimewa, kesempatan prioritas pengembangan kompetens;, dan/atau kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.

Mengenai pemberhentian, RUU ASN menegaskan, PNS dapat diberhentikan dengan hormat karena: a. meninggal dunia; b. atas permintaan sendiri; c. mencapai batas usia pensiun; d.perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pension dini; dan e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Selain itu, PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD  1945; b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap  karena melakukan tindak kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; c. menjadi anggota/pengurus partai politik; dan d. dihukum penjara paling singkat 2 (dua) tahun karena melakukan tindak pidana berencana.

Adapun Batas Usia Pensiun (BUP), menurut Pasal 90 RUU ASN adalah: 58 tahun bagi Pejabat Administrasi; b. 60 tahun bagi pejabat Pejabat Pimpinan Tinggi; dan c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan bagi Pejabat Fungsional.

“PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pension dan jaminan hari tua sesuai dengan ketentuan  [peraturan perundang-unangan,” bunyi Pasal 91 Ayat (1) RUU ASN ini.

(ES)

Sumber: http://www.setkab.go.id/berita-11523-pokok-pokok-ruu-asn-cpns-wajib-jalani-masa-percobaan-batas-usia-pensiun-minimal-58-tahun.html

Categories

A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan. Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem, suscipit in posuere in, interdum non magna.