Masalah kemiskinan yang berdimensi pengangguran hingga saat ini masih menjadi agenda besar dalam pembangunan bangsa Indonesia. Sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang berhasil mendorong mengurangi angka kemiskinan di pedesaan. Namun, miris para petani di Indonesia masih tetap miskin.
Hal tersebut disampaikan oleh Bank Dunia atau World Bank dalam laporannya bertajuk “Indonesia Poverty Assessment: Pathways Towards Economic Security.” Pendapatan pertanian mendorong pengentasan kemiskinan di pedesaan.
Namun demikian, banyak petani tetap miskin karena mereka terkendala pada produktivitas rendah dalam strategi pemenuhan kebutuhan hidup dan produksi beras. Sektor jasa dengan nilai tambah rendah memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan, khususnya di daerah perkotaan, dengan jumlah pekerja yang meningkat di sektor pertanian (CNBC, 10/5/2023).
Kompleksitas masalah yang dihadapi Indonesia sebagai negara agraris, industri, dan maritim sebagian besar penduduknya masih didominasi angka pekerja sebagai petani. Di satu sisi, petani dihadapkan pada persoalan yang membalut untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Seperti sandang, pangan, papan, dan lain-lain (keperluan seremonial, pendidikan, kesehatan, dan tuntutan-tuntutan lain). Di sisi lain, petani harus tunduk pada keharusan-keharusan yang dipaksakan pihak lain, terutama para penguasa dan pedagang (Landsberger, 1993).
Padahal untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya saja, sebagian besar petani sudah mengalami kesulitan karena lahan pertanian yang semakin sempit. Ketidakberdayaan petani ini, menjadi semakin serius karena keterlibatan beberapa faktor seperti kelemahan kelembagaan, pendidikan yang rendah dan lain-lain.
Kini petani justru tidak berkutik, hilangnya mata pencaharian karena harus eksodus semakin menambah debit kemiskinan yang kian merambah. Oleh sebab itu, upaya untuk memberdayakan petani memang mendesak untuk dilakukan seiring dengan momen Pemilu 2024 yang digelar hari ini. Seperti visi misi yang diusung ketiga capres-cawapres.
Masalah paling mendasar yang dihadapi petani, yaitu persoalan pemberdayaan petani yang secara ekonomi sulit untuk keluar dari permasalahan yang membelitnya. Mereka ini masih dirundung kemiskinan yakni kelompok rumah tangga pertanian pengguna lahan. Artinya mereka umumnya tidak mempunyai lahan atau hanya berlahan sempit di sektor pangan khususnya padi.
Apalagi lebih parah pada mereka yang bekerja sebagai petani tapi status sesungguhnya hanya sebagai buruh tani harian, terkadang satu minggu bekerja satu minggu libur, sehingga minus pendapatan. Memperhatikan kondisi tersebut, peran sektor pertanian sangat penting sehingga produktivitas sektor ini perlu ditingkatkan.
Ironisnya, secara obyektif ada beberapa variabel yang memengaruhi ketidakberdayaan petani sehingga menghambat produktivitas sektor pertanian. Variabel keterbatasan tanah garapan (paradigma tanah/ lahan), produksi, latar belakang pendidikan petani, dan intervensi institusi merupakan empat faktor utama yang menjadikan ketidakberdayaan tersebut.
Strategi Pemberdayaan
Untuk mengentas kemiskinan dan mengangkat taraf hidup petani, tidak terlepas pada komitmen pemerintah dan seluruh komponen bangsa, dalam hal ini perlu tindakan konkrit sinergis. Para investor, orang kaya (the have), dan policy pemerintah untuk mengaplikasikan prinsip trickle down effect dengan prinsip colloquial sense (suatu pemikiran akan suatu persahabatan).
Kedua prinsip ini jika diimplementasikan di Indonesia bagi petani miskin cukup efektif. Artinya, sinergi antara prinsip trickle down effect dengan colloquial sense yang sudah diterapkan di beberapa negara maju akan memantapkan teknis mengatasi kemiskinan di Indonesia. Kedua prinsip ini sebenarnya ada hubungannya saling terkait dengan sila kelima Pancasila, “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Outputnya, di satu pihak pembagian pendapatan akan merata, di pihak lain sangat membantu dalam usaha penciptaan lapangan kerja.
Selain itu, strategi pemberdayaan petani untuk terlepas dari jerat kemiskinan dapat dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, melakukan transmigrasi dimana bagi kelompok petani berlahan sempit dan yang tidak berlahan atau buruh tani di Jawa, apabila tetap ingin bertahan di bidang pertanian, transmigrasi ke luar Jawa merupakan usaha yang logis dalam memperoleh areal pertanian yang memadai sebagai faktor produksinya.
Kedua, sebagian besar investasi pendidikan harus diarahkan ke pedesaan. Hal ini berkaitan dengan banyaknya studi yang menyimpulkan bahwa petani yang berpendidikan mempunyai output yang lebih tinggi dibandingkan dengan petani yang tidak berpendidikan. Ketiga, untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat petani miskin adalah melalui pengaktifan kelembagaan. Sebaliknya, ketidakberdayaan petani miskin akan teratasi jika kita semua terketuk untuk menerapkan prinsip kemanusiaan dan berkeadilan. Pendanaan merata bagi petani miskin tidak hanya dalam bentuk sumbangan, tetapi akan lebih memanusiakan jika dalam bentuk pemberian pekerjaan.
Dengan strategi ini, paling tidak akan membantu petani miskin atas ketidakberdayaannya. Semoga siapapun yang akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden nantinya menempatkan pembangunan pangan dan pertanian dalam posisi yang utama. Berfokus pada pendekatan produksi walau kesejahteraan petani disebut sebagai tujuan akhir. Upaya peningkatan produksi menjadi upaya utama, ditunjang dengan adanya jaminan dan stabilitas harga, perbaikan akses terhadap lahan, sarana produksi, serta pembiayaan. Kondisi ini menjadi suatu harapan untuk mengentaskan petani dari “bebas” kemiskinan menuju kesejahteraan.(*)
artikel ini telah terbit pada https://malangposcomedia.id/harapan-pengentasan-kemiskinan-petani/
